Perkuat Layanan Advokasi Hukum, Staf HPS Bawaslu Banyuasin Ikuti Rapat Monev

Pangkalan Balai, Banyuasin – Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Bawaslu Kabupaten Banyuasin, Isnada dan Karni, mengikuti rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Layanan Advokasi Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, Senin (9/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting sebagai upaya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan advokasi hukum di jajaran Bawaslu kabupaten/kota.

Rapat tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan jajaran Bawaslu kabupaten/kota dalam memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab layanan advokasi hukum berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan kelembagaan.

Dalam kegiatan tersebut, Isnada dan Karni mengikuti pembahasan terkait pelaksanaan tugas serta tanggung jawab layanan advokasi hukum. Pembahasan ini menjadi kesempatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan layanan hukum di lingkungan Bawaslu kabupaten/kota.

Monitoring dan evaluasi juga menjadi instrumen untuk melihat pelaksanaan tugas yang telah berjalan, sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan layanan advokasi hukum.

Bagi jajaran HPS Bawaslu Kabupaten Banyuasin, keikutsertaan dalam rapat ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab di bidang hukum, khususnya dalam memberikan dukungan terhadap kebutuhan hukum kelembagaan.

Selain itu, koordinasi melalui pertemuan daring tersebut memberikan ruang bagi jajaran Bawaslu kabupaten/kota untuk mengikuti arahan dan memperoleh pemahaman yang selaras mengenai pelaksanaan layanan advokasi hukum.

Staf HPS Isnada mengatakan bahwakegiatan ini diharapkan agar peserta menjadi memahami mengenai tugas dan tanggung jawab layanan advokasi hukum.

"Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, kami dapat memperkuat pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab layanan advokasi hukum. Kami berharap hasil pembahasan dalam rapat ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas HPS di Bawaslu Kabupaten Banyuasin."

sementara Staf HPS Karni menjelaskan bahwa layanan advokasi hukum merupakan bagian penring untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan.

"Layanan advokasi hukum merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Karena itu, diperlukan ketelitian, koordinasi, serta pemahaman terhadap ketentuan hukum agar setiap pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai prosedur."

Isnada dan Karni juga menilai bahwa koordinasi antara Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu kabupaten/kota perlu terus dilakukan guna mendukung kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan layanan advokasi hukum.