Perkuat Demokrasi Berperspektif Gender, Ketua Bawaslu Banyuasin Hadiri Rakor Konsolidasi Nasional

Jakarta -- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyuasin, Siti Holijah, S.Pd.I, menghadiri Rapat Koordinasi Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilihan Umum dan Masyarakat Sipil yang digelar pada Minggu hingga Selasa, 21–23 Desember 2025.

Kegiatan nasional tersebut berlangsung di Grand Mercure Jakarta Kemayoran dengan mengusung tema “Mewujudkan Ekosistem Pemilu Inklusif, Anti Kekerasan, dan Berbasis Transformasi Digital”.

Forum ini menjadi ruang strategis bagi perempuan pengawas pemilu dari seluruh Indonesia untuk memperkuat konsolidasi, memperdalam perspektif pengawasan yang berkeadilan gender, serta merespons tantangan demokrasi elektoral yang semakin kompleks di era digital. Kehadiran Ketua Bawaslu Banyuasin mencerminkan komitmen kelembagaan dalam mendorong pengawasan partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa forum ini tidak dimaknai sebagai seremoni tahunan atau perayaan simbolik menjelang Hari Ibu semata, melainkan sebagai ruang kontemplasi kolektif untuk menjaga demokrasi Indonesia dari dalam melalui kerja-kerja pengawasan pemilu yang sensitif gender, anti kekerasan terhadap perempuan, melindungi anak, serta adaptif terhadap perubahan zaman.

Rahmat Bagja juga menekankan bahwa perempuan pengawas pemilu memiliki posisi strategis sebagai subjek utama transformasi demokrasi. Ia menyebut para “srikandi pengawas pemilu” bukan sebagai pelengkap, melainkan aktor sentral dalam membangun ekosistem pemilu yang adil, aman, dan bermartabat, khususnya dalam mencegah kekerasan berbasis gender dan praktik diskriminatif dalam proses elektoral.

Rapat koordinasi ini menghadirkan keynote speaker Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si. Dalam paparannya yang bertema “Agenda Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pemilu”, Menteri PPPA menyoroti pentingnya integrasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak ke dalam seluruh tahapan pemilu dan pengawasan pemilu.

Menurutnya, pemilu yang demokratis tidak hanya diukur dari aspek prosedural, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menjamin ruang aman bagi perempuan dan anak, baik sebagai penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Transformasi digital dalam kepemiluan, lanjutnya, harus dibarengi dengan literasi digital dan mekanisme perlindungan dari kekerasan berbasis teknologi.

Memasuki hari kedua, forum menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, sebagai narasumber utama. Ia memaparkan arah legislasi untuk mewujudkan pemilu yang inklusif dan aman, sekaligus menekankan urgensi penguatan regulasi terkait keterwakilan perempuan dalam politik dan penyelenggaraan pemilu.

Rifqinizamy menegaskan bahwa keberpihakan regulasi terhadap perempuan bukan sekadar afirmasi politik, melainkan kebutuhan demokrasi substantif. Ia juga mendorong sinergi antara DPR, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa kebijakan kepemiluan responsif terhadap tantangan kekerasan, disinformasi, dan eksklusi sosial.

Ketua Bawaslu Banyuasin, Siti Holijah, menyambut positif pelaksanaan rakor tersebut. Menurutnya, forum ini memberikan penguatan perspektif dan kapasitas bagi perempuan pengawas pemilu dalam menjalankan tugas pengawasan yang semakin menantang, terutama menjelang agenda demokrasi nasional ke depan.

“Forum ini sangat strategis karena membuka ruang refleksi sekaligus konsolidasi. Pengawasan pemilu ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada kepatuhan prosedural, tetapi juga harus memastikan pemilu yang inklusif, aman dari kekerasan, dan adaptif terhadap perkembangan digital,” ujar Siti Holijah.

Ia menambahkan bahwa hasil dan semangat dari rakor ini akan menjadi bekal penting bagi Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam memperkuat pengawasan partisipatif berbasis komunitas, khususnya melibatkan perempuan dan kelompok rentan. Dengan demikian, pengawasan pemilu di daerah diharapkan semakin berkualitas dan berkontribusi nyata dalam menjaga integritas demokrasi.