Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Bawaslu Banyuasin Tegaskan Komitmen Integritas dan Transparansi Informasi

Palembang -- Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin menghadiri kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa (21/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang berlokasi di kawasan Jalan OPI, Palembang, dan diikuti oleh jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Sumatera Selatan baik secara langsung (Luring) dan juga secara daring melalui platform zoom.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Bawaslu RI, yakni Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, serta Anggota Bawaslu RI Divisi SDMO, Herwyn Jefler Hielsa Malonda. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Ahmad Naafi, yang membuka sekaligus memberikan arahan strategis terkait penguatan kelembagaan.

Dari Bawaslu Kabupaten Banyuasin, hadir Ketua Bawaslu Banyuasin, Siti Holijah, bersama Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Muslim, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi (Datin), Raden Zakaria, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Ameredi, Plt. Kepala Sekretariat Idris, Kasubbag Hukum, Humas dan Datin Nazirwan, serta Kasubbag Pengawasan Asrul Harahap.

Dalam pemaparannya, Rahmat Bagja menekankan pentingnya menciptakan lembaga pengawas pemilu yang berintegritas, profesional, dan akuntabel. Ia menyampaikan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu di seluruh Indonesia.

Selain itu, materi yang disampaikan juga menyoroti pentingnya penyampaian informasi kepemiluan kepada masyarakat secara masif dan tepat sasaran. Pemanfaatan media sosial dinilai menjadi salah satu strategi efektif dalam memperluas jangkauan informasi serta meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.

Ketua Bawaslu Banyuasin, Siti Holijah, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu. Ia menilai bahwa penguatan kelembagaan harus dimulai dari komitmen individu untuk menjaga integritas dalam setiap tugas dan fungsi pengawasan.

“Penguatan kapasitas ini menjadi momentum bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas kerja, khususnya dalam menjaga integritas dan profesionalitas sebagai pengawas pemilu,” ujar Siti Holijah.

Ia juga menambahkan, “Kami berkomitmen untuk menghadirkan Bawaslu yang tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga dipercaya oleh masyarakat.”

Lebih lanjut, Siti Holijah menegaskan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun transparansi.

“Penyampaian informasi kepemiluan harus dilakukan secara jelas, edukatif, dan mudah diakses agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi (Datin), Raden Zakaria, menyoroti pentingnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, khususnya media sosial, dalam mendukung kinerja kelembagaan Bawaslu.

“Media sosial menjadi instrumen penting dalam menyampaikan informasi kelembagaan dan kepemiluan kepada masyarakat secara cepat dan luas,” kata Raden Zakaria.

Ia menambahkan, “Kami akan terus mengembangkan strategi komunikasi digital agar informasi yang disampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.”

Kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi antar jajaran Bawaslu, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, Bawaslu diharapkan semakin solid dalam menjalankan tugas pengawasan serta mampu menjawab tantangan dinamika kepemiluan di masa mendatang.