Muslim Ajak Tokoh Masyarakat Rambutan Cermati Isu Pemilu dan Wacana Pilkada

Banyuasin -- Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Kabupaten Banyuasin, Muslim, melaksanakan diskusi kepemiluan bersama tokoh masyarakat Kecamatan Rambutan pada MInggu, 8 Februari 2026.

Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas dinamika kepemiluan serta isu-isu terkini, baik di tingkat nasional maupun lokal, yang beririsan langsung dengan kehidupan demokrasi masyarakat.

Diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat lintas latar belakang, antara lain Maulana (mantan Kepala KUA), Jauhari (mantan Kepala Sekolah SD), Rohaji (mantan Ketua Gapoktan), serta Umar, Kodar, dan Kemis yang dikenal sebagai legenda sepak bola Pordas FC. Kehadiran mereka mencerminkan keterwakilan unsur keagamaan, pendidikan, pertanian, hingga kepemudaan dalam membangun kesadaran demokrasi di tingkat akar rumput.

Dalam paparannya, Muslim menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya melalui partisipasi aktif dan pengawasan partisipatif. Ia menyampaikan bahwa diskusi semacam ini menjadi bagian dari strategi pencegahan Bawaslu untuk meminimalisasi potensi pelanggaran pemilu sejak dini.

“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Peran tokoh masyarakat sangat strategis dalam membangun kesadaran politik yang sehat dan berintegritas,” ujar Muslim.

Lebih lanjut, Muslim juga menanggapi wacana nasional terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipilih melalui DPRD. Menurutnya, isu tersebut perlu disikapi secara kritis dan rasional oleh masyarakat.

“Wacana Pilkada dipilih DPRD harus dikaji secara mendalam, baik dari aspek demokrasi, partisipasi publik, maupun potensi dampaknya terhadap kedaulatan rakyat,” tegasnya.

Maulana, selaku mantan Kepala KUA Kecamatan Rambutan, menyambut baik diskusi tersebut dan menilai dialog kepemiluan sangat penting untuk meluruskan pemahaman masyarakat. Ia menekankan bahwa demokrasi harus dijalankan dengan nilai-nilai moral dan etika.

“Pemilu bukan sekadar prosedur memilih pemimpin, tetapi juga amanah yang harus dijaga dengan kejujuran dan tanggung jawab moral,” ungkap Maulana.

Terkait wacana Pilkada melalui DPRD, Maulana berpandangan bahwa aspirasi masyarakat harus tetap menjadi pertimbangan utama.

“Apapun sistem yang dipilih, jangan sampai menjauhkan rakyat dari hak politiknya. Suara masyarakat adalah ruh demokrasi yang tidak boleh dihilangkan,” katanya.

Sementara itu, Rohaji, mantan Ketua Gapoktan, menyoroti pentingnya stabilitas politik bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan ekonomi desa.

“Kalau proses demokrasi baik, hasilnya juga akan berpihak pada kepentingan masyarakat kecil,” ujar Rohaji.

Rohaji juga menambahkan bahwa tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi penyejuk di tengah perbedaan pandangan politik.

“Diskusi seperti ini penting agar masyarakat tidak mudah terprovokasi isu-isu yang menyesatkan, termasuk soal perubahan sistem Pilkada,” tambahnya.

Melalui diskusi kepemiluan ini, Bawaslu Kabupaten Banyuasin berharap terbangun sinergi yang kuat antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Bawaslu Banyuasin dalam menjaga demokrasi yang partisipatif, inklusif, dan berintegritas hingga ke tingkat kecamatan.