Bawaslu Banyuasin Koordinasi dengan DLH Terkait Kondisi Kabut Asap

Pangkalan Balai, Banyuasin — Bawaslu Kabupaten Banyuasin melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuasin terkait kondisi kabut asap di wilayah Banyuasin, Kamis (8/10/2026). Koordinasi tersebut dilakukan sebagai langkah untuk memperoleh informasi dan membangun komunikasi antarlembaga mengenai kondisi lingkungan yang dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pelaksanaan tugas dan kegiatan kelembagaan Bawaslu.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin Idris, Kasubbag Penyelesaian Sengketa, Data dan Informasi Sudarman, beserta sejumlah staf Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Kehadiran jajaran Bawaslu tersebut menjadi bagian dari upaya koordinasi kelembagaan dalam menyikapi kondisi kabut asap yang sedang menjadi perhatian.

Audiensi Bawaslu Kabupaten Banyuasin diterima oleh Merlinda Ariesty Putri, Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyuasin. Pertemuan berlangsung sebagai ruang komunikasi untuk memperoleh informasi mengenai kondisi lingkungan sekaligus membahas langkah koordinasi yang dapat dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin Idris mengatakan, koordinasi dengan DLH penting dilakukan agar Bawaslu memperoleh informasi yang tepat mengenai kondisi kabut asap dan dapat menyesuaikan pelaksanaan kegiatan kelembagaan dengan situasi yang berkembang.

“Koordinasi ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Banyuasin untuk memperoleh informasi yang jelas terkait kondisi kabut asap. Dengan komunikasi bersama instansi terkait, kami dapat menentukan langkah yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Bawaslu,” ujar Idris.

Menurut Idris, komunikasi antarlembaga juga diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan Bawaslu tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan situasi masyarakat. Informasi dari instansi teknis menjadi salah satu bahan penting dalam menentukan langkah koordinasi internal apabila kondisi di lapangan memerlukan perhatian lebih lanjut.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyuasin juga menyampaikan pentingnya memperoleh informasi yang dapat menjadi rujukan dalam menyikapi kondisi kabut asap secara proporsional. Koordinasi dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, komunikasi, serta pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Merlinda Ariesty Putri dari DLH Kabupaten Banyuasin menyambut baik koordinasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Menurutnya, komunikasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam penyampaian informasi mengenai kondisi lingkungan kepada masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“Kami mengapresiasi koordinasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Pertukaran informasi seperti ini penting agar masing-masing instansi dapat memahami kondisi lingkungan yang sedang berkembang dan mengambil langkah sesuai dengan tugas serta kewenangannya,” kata Merlinda Ariesty Putri

Merlinda juga menyampaikan bahwa koordinasi lintas instansi diperlukan untuk mendukung penyampaian informasi yang tepat kepada pihak-pihak terkait. Dengan komunikasi yang berjalan baik, informasi mengenai kondisi lingkungan dapat menjadi perhatian bersama dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

Pertemuan tersebut sekaligus memperkuat komunikasi antara Bawaslu Kabupaten Banyuasin dan DLH Kabupaten Banyuasin dalam menghadapi kondisi lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu tetap menjalankan fungsi kelembagaannya, sementara informasi teknis mengenai kondisi lingkungan berada pada instansi yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang lingkungan hidup.

Koordinasi ini diharapkan dapat menjadi bagian dari langkah antisipatif dan komunikasi kelembagaan agar pelaksanaan aktivitas Bawaslu Kabupaten Banyuasin tetap berjalan dengan baik di tengah kondisi kabut asap. Informasi yang diperoleh dari DLH juga menjadi bahan bagi Bawaslu untuk melakukan koordinasi internal sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi.